Uncategorized

Anggota DPD RI Dapil NTB angkat bicara soal Pergantian Nama BIL

JAKARTA, NU Online Lombok Tengah- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil NTB menanggapi terhadap kisruh yang terjadi di masyarakat Lombok terkait pergantian nama Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Bandara Internasional Zaenudin Abdul Majid (BIZAM). Menurut TGH. Ibnu Khalil, S.Ag salah satu Anggota DPD RI Dapil NTB ketika dikonfirmasi Via Whatshap hari ini Selasa (19/11/2019) mengatakan bahwa sangat disayangkan saat ini kisruh yang terjadi di masyarakat, dengan berbagai cara respon yang dilakukan oleh pihak yang setuju dengan pihak yang tidak setuju pergantian nama bandara.

“sangat disayangkan apa yang terjadi sekarang, saling kecam diantara kedua belah pihak. Maka itulah yang menyebabkan saya angkat bicara”. Ujar anggota DPD RI asli Lombok.

Sebelumnya pergantian nama BIL sudah diputuskan oleh Kementerian Perhubungan RI, namun karena terjadi polemik maka pelaksanaan keputusan tersebut di tunda sementara waktu. Dan ahir-ahir ini beredar lagi ditengah-tengah masyarakat surat permohonan Gubernur Nusa Tenggara Barat yang ditujukan kepada DPRD Provinsi NTB untuk memberi rekomendasi atau dukungan kepada Menteri Perhubungan terkait keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 1421 Tahun 2018 yang membuat masyarakat kembali heboh dengan edaran tersebut. Sehingga menimbulkan reaksi masyarakat yang tidak setuju dengan turun aksi di kantor DPRD NTB beberapa hari yang lalu.

Menanggapi hal itu anggota DPD RI Dapil NTB menyoroti surat edaran tersebut. Menurutnya perlu ada kajian mendalam terkait pergantian nama bandara dan meminta pihak yang terkait mempertimbangkan keputusan tersebut. “kita harus cermati betul, bahwa pusat tidak akan memutuskan sesuatu tanpa ada usulan atau permintaan di daerah. Untuk itu pergantian nama bandara mohon untuk dipertimbangkan matang-matang jangan sampai terjadi retaknya ukhuwah Islamiyah dan perpecahan umat”. Tegas TGH. Ibnu Khalil salah satu Tokoh NU Lombok Tengah

Saling klaim yang terjadi diantara masyarakat menimbulkan ketegangan dan suasana memanas, sehingga DPD RI tidak ingin terjadinya perpecahan umat hanya karena masalah pergantian nama bandara, masih banyak yang perlu dilaksanakan dan diseleseikan. “miris sekali saya lihat melalui medsos akan ketegangan yang terjadi dimasyarakat sampai berkubu-kubu, jangan sampai konflik ini berkepanjangan”. Tambah Ibnu Khalil

Selanjutnya TGH. Ibnu Khalil menyetujui nama bandara untuk tidak dirubah. “saya setuju tetap dinamakan BIL karena beberapa hal pertimbangan, Pertama, nama BIL sudah ada nama daerah Lombok yang mewakili berbagai macam suku masyarakat Lombok. Dan juga dimana-mana saya lihat tidak semua nama pahlawan dipakai sebagai nama bandara ditempatnya. Saya contohkan Bandara Yogyakarta yang tidak menggunakan nama pahlawannya, kita tahu betapa terkenal perjuangannya Sultan Hamengkubuwono namun tidak menggunakan nama beliau di nama bandara”. Ujar anggota DPD RI tersebut.

Dengan adanya nama daerah dalam penamaan bandara juga menurut anggota DPD RI sebagai ajang mempromosikan daerah tersebut di dunia internasional. Sehingga Dunia akan mengenal Lombok juga karena penyebutan nama bandara. “jadi tetapkan saja”. Tambahnya.

Selanjutnya “ yang kedua, tidak harus nama pahlawan menjadi nama dibandara. Karena itu bukan cara penghormatan kepada beliau sebagai pahlawan nasional dan tidak pas nama bandara jika dilihat aktivitas-aktivitas masyarakat yang dating dan pergi melalui bandara tersebut. Sulit terkontrol. Janga sampai kekharismatikan beliau hilang karena penamaan dibandara. Itulah alasan kami menyetujui untuk ditetapkan “. Imbuhnya

Dalam tanggapan lain, DPD RI Dapil NTB juga meminta Gubernur harus bisa menampung aspirasi masyarakat yang tidak setuju pergantian nama bandara, tidak hanya melihat dari sisi sebagian saja. Dan mengambil keutusan dengan seadil-adilnya tanpa ada konflik berkepanjangan. Dan Gubernur segera memanggil pihak-pihak terkait untuk membahas hal ini, melibatkan Ormas Islam seperti NU, NW, Muhammadiyah. “Kami akan mendukung itu, selama tidak ada konflik dimasyarakat”. Ujar TGH. Ibnu Khalil

Selanjutnya DPD RI akan bertemu dengan kementerian Perhubungan untuk membahas tentang putusan pergantian nama BIL, mengingat keputusan itu masih terjadi pertentangan di daerah. “ kami akan segera menemui Kemenhub untuk membahas hal itu”. Tegas TGH. Ibnu Kholil

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close