Bahtsul Masa'ilTanya Tuan Guru

Bagaimana Hukum Tajdidun Nikah?

PERTANYAAN :
Asslamulaikum Tuan Guru..

Ada sebuah kasus ia menikah di luar negeri dan memakai wali wakil yakni menunjuk seseorang menjadi walinya untuk menikahkan dan kemudian setelah pulang ia mengulangi perkawinananya dengan wali bapaknya.
mohon penjelasannya.

Wirana

JAWABAN :

Wa’alaikummussalam wr wb

Memang merupakan realita yang banyak terjadi warga kita, terutama pekerja imigran yang menikah di luar negeri tempat mereka bekerja dengan sesama imigran, tanpa dilakukan pencatatan pernikahan resmi, bahkan bisa jadi syarat sah pernikahan diabaikan, karena itu biasanya sekembalinya ke kampung halaman, keluarga menikahkan mereka kembali. Menikahkan kembali ini oleh masyarakat disebut dengan istilah tajdidunnikah.

Melihat salah satu syarat sah pernikahan adalah adanya wali yang menikahkan, dan dalam permasalahan kita ini yang menikahkan adalah orang luar yang ditunjuk oleh kedua calon mempelai untuk menikahkan (dalam fiqih disebut tahkim), atau calon mempelai perempuan menunjuk seseorang menjadi walinya (dalam fiqih disebut tauliyah), yang mana baik tahkim ataupun tauliyah memiliki syarat yang sangat berat untuk bisa pernikahannya dibenarkan, maka apa yang dilakukan keluarganya dengan mengulang kembali aqad (tajdidun nikah) oleh wali sejatinya (bapak, kakek, saudara, dan seterusnya..) merupakan hal yang logis dan sudah seharusnya, sebagai bentuk kehati-hatian. Karena disebutkan dalam fiqih bahwa syarat boleh tahkim adalah yang ditunjuk harus seorang mujtahid (ahli ijtihad) jika di sana terdapat hakim resmi, dan harus seorang yang adil jika tidak terdapat hakim. Dalam kitab I’anatut Thalibin (3/364) disebutkan:

ثم إن لم يوجد ولي ممن مر فيزوجها محكم عدل حر ولته مع خاطبها أمرها ليزوجها منه وإن لم يكن مجتهدا إذا لم يكن ثم قاض ولو غير أهل وإلا فيشترط كون المحكم مجتهدا

“Kemudian apabila tidak didapati wali yaitu dari orang-orang yang telah lalu, maka perempuan itu dinikahkan oleh orang yang ditahkim yang adil dan merdeka dimana perempuan tersebut bersama laki-laki peminangnya menyerahkan urusannya kepadanya supaya menikahkan mereka, meskipun yang ditahkim itu bukan seorang mujtahid dengan syarat tidak ada hakim, meskipun seorang hakim yang bukan ahli. Namun jika ada hakim, maka disyaratkan yang ditahkim tersebut seorang mujtahid”.

Jika dikatakan bahwa bukankah Syekh Ibnu Hajar -sebagaimana diterangkan dalam lanjutan ibarat Kitab I’anatut Thalibin di atas, bahwa:

قال شيخنا: نعم إن كان الحاكم لا يزوج إلا بدراهم، كما حدث الآن – فيتجه أن لها أن تولي عدلا مع وجوده
“Syaikunaa (Ibnu Hajar al-Haitamy) mengatakan, namun demikian, jika hakim tidak mau menikahnya kecuali dengan beberapa dirham sebagaimana terjadi pada zaman sekarang, maka dikuatkan boleh bagi perempuan tersebut menyerahkan urusannya kepada seorang yang adil meskipun ada hakim”.

Bukankah ini berarti boleh menunjuk seorang yang adil meski belum mujtahid, sekalipun di sana terdapat hakim?

Betul sekali, akan tetapi sikap kehati-hatian, apalagi masalah perkawinan perlu dikedepankan, di tambah lagi ulama-ulama lainnya berpendapat bahwa menunjuk seseorang menjadi wali (tauliyah) dibolehkan hanya ketika tidak ada wali khas (bapak, kakek, dan seterusnya) dan wali ‘am (hakim).

Jika dikatakan, bukankah jika aqad nikah itu sudah ditetapkan sah, maka mengulangi aqad dengan aqad baru berakibat membatalkan aqad lama yang artinya iqrar perceraian?

Memang betul ada pendapat seperti itu dari para ulama, akan tetapi menurut para pen-tahqiq, itu merupakan pendapat yang lemah. Pendapat yang dipilih adalah sebagaimana disebutkan dalam Tuhfat al-Muhtaj (7/391):

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلاً لاَ يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ اْلأُولَى بَلْ وَلاَ كِنَايَةَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبٍ مِنْ الزَّوْجِ لِتَجَمُّلٍ أَوْ احْتِيَاطٍ فَتَأَمَّلْهُ.

“Sesungguhnya persetujuan murni suami atas aqad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas. Sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati.”

Maka kesimpulannya, bahwa memperbaharui nikah tidak mengapa bahkan merupakan perkara yang baik, apalagi jika tujuannya adalah supaya tercatat secara resmi sebagai pasangan suami-isteri yang sah dalam hukum negara, maka tentu hal itu sangat dianjurkan.

Wallahu a’lam bish-Shawab.

Kolom Tanya Tuan Guru (TTG) ini diasuh oleh :

TGH. Esrar Al Haque, Lc. M. Hi, seorang ulama muda progresif lulusan Madrasah Shalatiyah Makkah dan saat ini sebagai Pimpinan Pondok Pesantren Al Hasanain NU Beraim. Silakan kirim pertanyaan anda melalui WA/LINE di HP. 082339993330 atau email ke ltnnuloteng@gmail.or.id

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close