HeadlineWarta Nahdliyyin

NU Lombok Tengah Dorong Inisiasi Perda Pesantren di DPRD Lombok Tengah

PRAYA, NULOMBOKTENGAH.OR.ID | Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Lombok Tengah mendorong agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah segera membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah terkait Pesantren.

“Kita dorong DPRD bikin perda pesantren untuk meneruskan semangat pemerintah pusat yang sudah lebih dulu mensahkan UU Pesantren” Jelas TGH.L.M. Tamim Ali Akso L, M.Pd

Dikatakan TGH Tamim, memang di UU Pesantren pemerintah telah banyak mengakomodir kepentingan-kepentingan Pesantren, tetapi alangkah lebih tegasnya lagi jika di daerah-daerah juga membuat Perda pesantren sebagai penegasan sekaligus memastikan bahwa APBD juga berpihak pada pesantren.

Pembahasan tentang Perda Pesantren ini berlangsung di Ruang DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Sabtu (7/11) dalam acara Rapat Pengurus PCNU dengan Anggota Dewan DPRD Lombok Tengah.

Pembahasan dipimpin langsung Tokoh Masyarakat Lombok Tengah TGH. Ma’rif Makmun Diranse yang juga Rois Syuriyah PCNU Lombok Tengah TGH. Ma’rif Makmun Diranse dan difasilitasi langsung Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Suhaimi, SH.

Selain mendorong perda pesantren, pembahasan juga menghasilkan kesepakatan membentuk pengurus Rabithah Ma’ahid Islamiyah yang langsung diketuai oleh TGH.L.M. Tamim Ali Akso L, M.Pd dan Sekretaris Ust. Amirrudin, M.Pd.

Sementara untuk Jamiyatul Qurra Wal Huffadz Kabupaten Lombok Tengah diketuai oleh Ust. Amir Jaya S,Ag dan sekretaris : Ust. Ahmad Fahrurrozi Zaki, S.Pd.

One Comment

  1. Para masyayikh NU Lombok Tengah tidak cukup hanya mendesak dan mendorong Pemda Loteng mengeluarkan Perda tentang pesantren, namun, para masyayikh juga harus memberikan masukan dan solusi tentang materi-materi hukum yang akan dan harus diatur dalam perda tersebut. Jangan sampai nantinya materi hukum yang ada dalam perda tersebut mengatur materi yang sama dengan materi hukum yang terkandung dalam undang-undang pesantren, atau malah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Sehingga, perda itu akan menjadi tidak efektif, dan terkesan hanya sebagai pemborosan aturan. Juga yang perlu diperhatikan oleh para masyayikh, jangan sampai perda pesantren ini nantinya menjadi pintu pertama untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau dosa2 yang terorganisir lainnya. Mungkin para masyayikh juga perlu mengajukan Draft Rancangan Peraturan Daerah tersebut, sebagai bentuk NU Loteng bertanggung jawab atas apa yang disuarakan. Semoga sukses para masyayikh

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close